Pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998) Bertekad Mengabdi Pada Kepentingan Rakyat Dan Nasional Dilandasi Semangat Dan Jiwa Pancasila Serta UUD 1945. Salah Satu Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru Adalah Penerapan Dwifungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI Merupakan Konsep Dasar Militer Dalam Menjalankan Peran Sosial-politik Di Indonesia. Dampak Dikeluarkannya Kebijakan Tersebut Adalah?

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) bertekad mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dilandasi semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Salah satu kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah penerapan dwifungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI merupakan konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial-politik di Indonesia. Dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah?

1. kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil
2. memberi tugas kepada ABRI untuk membantu tugas dari lembaga DPR
3. jalannya pemerintahan Indonesia menjadi kewenangan kepada ABRI
4. separo jajaran pemerintahan sipil diisi oleh perwakilan dari ABRI
5. fraksi ABRI ditarik dari perwakilan keanggotaan MPR/DPR

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil.

Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban A benar, dan 0 orang setuju jawaban A salah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) bertekad mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dilandasi semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Salah satu kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah penerapan dwifungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI merupakan konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial-politik di Indonesia. Dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah kewenangan abri semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil.

Pembahasan dan Penjelasan

Jawaban A. kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban B. memberi tugas kepada ABRI untuk membantu tugas dari lembaga DPR menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban C. jalannya pemerintahan Indonesia menjadi kewenangan kepada ABRI menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.

Jawaban D. separo jajaran pemerintahan sipil diisi oleh perwakilan dari ABRI menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. fraksi ABRI ditarik dari perwakilan keanggotaan MPR/DPR menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah A. kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil

Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.